oleh

Warga Resah atas Terbitnya Rekom Dinas Pengairan Banyuwangi

BANYUWANGI, ekspresinusantara.id – Surat rekomendasi yang di tanda tangani oleh Plt Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi Dr. Ir. H. Guntur Priambodo MM, saat ini memicu konflik di masyarakat. Surat rekomendasi yang berbunyi, Batas Garis Sempadan dan Memindah Posisi Saluran Sekunder BKD 3 Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo dengan nomor 503/398/429.105/2021 yang terbit pada tanggal 01 Maret 2021, dinilai sangat merugikan masyarakat yang memiliki areal persawahan di sekitar lokasi yang terekomendasi tersebut.

Surat rekomendasi yang di tanda tangani langsung oleh Plt Kadis PU Pengairan ini merupakan persetujuan permohonan pemindahan aliran irigasi (sungai) yang di ajukan oleh Moh. Romdlon warga Dusun Wringinputih Kecamatan Muncar. Dengan terbitnya surat rekomendasi tersebut, akhirnya aliran irigasi (sungai) di tutup dan di pindah ke lokasi lain. Padahal aliran irigasi atau sungai yang di tutup ini merupakan sungai alam yang keberadaannya sangat dibutuhkan para petani.

Dengan di tutupnya aliran sungai yang awalnya berada tepat di tepi jalan kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Purwoharjo dengan Kecamatan Cluring di nilai sangat menguntungkan pemohon. Karena aliran sungai yang awalnya menjadi penghalang akses masuk menuju tanah milik pemohon, kini posisi sungai pindah sisi belakang tanah yang akan di kavlingkan ini. Dengan pindahnya posisi sungai, otomatis nilai jual tanah milik pemohon meningkat drastis. Meningkatnya nilai jual tanah dikarenakan denah batas tanah dan letak tanah berubah yang dulunya dikelilingi sungai kini posisinya berada di tepi jalan raya.

Penutupan dan pemindahan aliran irigasi/sungai oleh pemilik tanah yang pengajuan permohonannya mendapat ijin rekomendasi dari Plt Kadis PU Pengairan, membuat pemilik tanah persawahan yang berada tepat di belakang tanah pemohon merasa sangat di rugikan. Pasalnya, keberadaan sungai baru yang dibuat pemohon, posisinya saat ini tepat berada di depan lahan persawahan milik warga. Otomatis akses masuk ke lahan persawahan tersebut menjadi tertutup oleh aliran sungai.

Dinas Pengairan Banyuwangi

Saat dikonfirmasi melalui WA Kamis 18 -3-2021,plt Kepala Dinas PU Pengairan menyatakan “itu kewenangan dinas mas.” Jawab dengan singkat

Paeno (60) warga Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, sangat menyayangkan adanya surat rekomendasi dari Dinas PU Pengairan ini. Bahkan, pemilik sawah warga dusun Curah Palung ini merasa sangat di rugikan dengan adanya aktivitas pengurukan dan pemindahan aliran sungai atas ijin Dinas PU Pengairan ini.

“Karena posisi sungai baru yang fungsinya sebagai pengganti aliran irigasi yang sudah diuruk/di timbun oleh pengembang saat ini berada tepat disebelah sawah saya. Lambat laun otomatis tanah sawah saya akan tergerus oleh arus sungai tersebut,” ungkap Paeno dengan nada geram.

Sementara itu Kepala Desa Kradenan Supriyono saat di konfirmasi wartawan terkait gejolak yang ada di masyarakatnya menjelaskan, bahwasanya Pemerintah Desa Kradenan tidak pernah menerima pengajuan pemindahan sungai tersebut. Menurutnya, pengembang yang akan mekavlingkan tahah tersebut langsung mengajukan permohonan ke Dinas PU Pengairan tanpa meminta pendapat atau solusi dari Pendes setempat.

Dinas Pengairan Banyuwangi1

“Harusnya sebelum diterbitkannya surat rekomendasi pemindahan sungai, pihak Dinas PU Pengairan berkoordinasi dengan Pemdes Kradenan untuk melakukan tinjau lapang bersama. Karena imbas dari pemindahan aliran sungai tersebut pasti akan ada pihak yang di untungkan dan pihak yang di rugikan. Dan ini bisa menimbulkan konflik seperti saat ini,” tegas Supriyono saat dikonfirmasi wartawan di kantornya, Jum’at (19/3/2021).

Menurut Supriyono, seharusnya sebelum mengajukan permohonan pemindahan sungai ke Dinas PU Pengairan, pihak pemilik lahan atau pengembang terlebih dulu memberitahu dan mengajukan permohonan ke pemerintah desa setempat. Karena pemindahan aliran sungai bisa merubah batas batas tanah. Adanya perubahan batas tanah tersebut, secara otomatis akan merubah arsip pertanahan yang ada di kerawangan desa.

Pembuatan sungai baru sebagai pengganti sungai lama yang letak awalnya mengelilingi lahan miliki Moh Romdlon yang notabene seorang pengembang tanah disinyalir sangat menguntungkan pihak yang telah memindah aliran sungai. Sedangkan pihak yang pemilik lahan yang saat ini lahannya berdampingan dengan aliran sungai baru tersebut merasa sangat dirugikan. Pasalnya, arus sungai yang saat ini tepat berada di sebelah persawahan, pasti lambat laun akan menggerus areal persawahan tersebut.

Apalagi, pembuatan sungai baru ini disinyalir sudah menyalahi aturan yang termuat di dalam surat rekomendasi yang di terbitkan oleh Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi. Aturan yang harus dikerjakan oleh pemohon yang tertuang di dalam surat rekomendasi tersebut jelas menyebutkan bahwa dalam ayat 1 yang menjelaskan batas Garis Sepadan Sekunder BKD 3 adalah di kanan 3 (tiga) meter dan di kiri 3 (tiga) meter, di ukur dari bibir saluran. Sedangkan yang sugai baru yang dibuat saat letaknya berdampingan dengan persawahan milik warga

Dengan adanya gejolak di masyarakat terkait pemindahan aliran sungai yang sudah terlanjur direkomendasi yang di tanda tangani langsung oleh Plt Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Banyuwangi Dr. Ir. H. Guntur Priambodo MM, seharusnya pihak PU Pengairan langsung mengevaluasi pemindahan sungai tersebut agar gejolak di masyarakat cepat teredam. (nrt)

Komentar

Berita Terkait