oleh

PUSAKA Soroti Pemberhentian Ratusan THL (Tenaga Harian Lepas) di Banyuwangi

Banyuwangi – ekspresinusantara.id

Pemberhentian ratusan Tenaga Harian Lepas ditengah (THL) yang ada di Banyuwangi ditengah musim pandemi yang mewabah negeri ini menjadi keprihatinan mendapat sorotan dari Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif Pekerja (PUSAKA)

Ketua Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif Pekerja (PUSAKA) Muhammad Helmi Rosyadi menilai dengan memberhentikan ratusan THL di musim pandemi Covid 19 ini membawa dampak secara langsung baik secara ekonomi maupun sosial, dengan permasalahan ini Banyuwangi menyoroti kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

“Disaat rakyat bergotong-royong mengatasi pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi justru memberhentikan (PHK) 332 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang 80 orang diantaranya adalah THL di bidang kesehatan. Seharusnya di awal pemerintahan Ipuk Fiestiandani – Haji Sugirah tidak mengeluarkan kebijakan kontroversial yang memantik penolakan dan perlawanan rakyat.” Terangnya.

Menurut Helmy memberhentikan (PHK) 332 orang THL di saat pandemi Covid-19 adalah kebijakan yang anti perikemanusiaan dan tidak ‘sense of crisis’.

“Padahal Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran (TA) 2021 sebesar 3,2 Triliun, tentu mencukupi untuk membayar seluruh THL tersebut yang hanya membutuhkan Rp. 5,976 Milyar per tahunnya (332 THL x Rp. 1.500.000,- x 12 bulan). Berdasarkan hal tersebut, Pusat Studi dan Advokasi Hak Normatif Pekerja (PUSAKA) menyatakan bahwa di saat pandemi Covid-19, seharusnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak memberhentikan (PHK) THL;
Dengan Pemberhentian THL ini akan menambah pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi; untuk itu PUSAKA Meminta SKPD untuk tidak mem-PHK THL dan mempekerjakan kembali THL; dan apabila Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak mempekerjakan kembali THL, maka PUSAKA menyerukan untuk melakukan pembangkangan sipil di media sosial (medsos) dan aksi massa;
apabila Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak sanggup membayar THL, maka PUSAKA menyerukan untuk tidak membayar pajak daerah dan melakukan aksi RakyatBantuRakyat dengan patungan atau ‘saweran’ galang dana untuk membantu ekonomi keluarga THL.” Tegasnya dalam pernyataan sikap.

Selain itu, PUSAKA membuka posko pengaduan PHK THL serta akan melakukan gugatan warga negara (citizen law suit) atau class action atas kebijakan sewenang-wenang Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang melakukan PHK THL. (ris)

Komentar

Berita Terkait