oleh

LSM Laskar Laporkan Proyek Desa Yang Diduga Menyalahi Aturan

Jember, ekspresinusantara.id

Di duga banyak penyimpangan dalam penggunaan anggaran dana desa untuk pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh pihak ketiga (dikontraktualkan) membuat salah satu penggiat anti korupsi LSM Laskar berang.

Salah satunya adalah pekerjaan fisik dari anggaran Dana Desa di Desa Gumelar Kecamatan Balung Kabupaten Jember pada tahun 2020 yang diduga dikontraktualkan alias tidak dilaksanakan secara swakelola.

Setelah diketahui adanya pencairan anggaran proyek Desa tahap pertama dan kedua, yang dikerjakan oleh beberapa rekanan kontraktor ahirnya, Edy ‘Black’ Poerwanto dari LSM (Laskar) melaporkan pekerjaan fisik dari anggaran DD diantaranya untuk pembangunan pusat jajanan seba ada (pujasera), pagar tembok dan saluran air.

“Di lokasi tersebut dikerjakan secara kontraktual, untuk pekerjaan saluran air dikerjakan oleh (Sln) yang aslinya bukan penduduk Gumelar, tapi dari curahlele, sementara untuk pekerjaan pagar dikerjakan oleh staff desa bernama (Rd),” ungkapnya.

Namun anehnya menurut pria yang dikenal dengan julukan Edy Black tersebut papan nama yang terpampang untuk satu jenis pekerjaan, yaitu untuk Pujasera.

Semantara itu, Edy Black juga mensinyalir adanya pekerjaan lain berupa pembuatan jogging track dan sumur bor yang juga dikontraktualkan kepada pemborong bernama (Sf).

“Belum lagi ada pekerjaan siluman berupa pemasangan jalan paving di dusun jogaran yang disinyalir tanpa melalui proses musyawarah desa (musdes),” imbuhnya.

Menurutnya, pengerjaan paving seharusnya sesuai dengan hasil Musdes, oleh sebab itu karena tanpa melalui musdes, diduga dalam pengerjaannya juga dikerjakan oleh pemborong yang sudah melakukan kontrak dengan oknum kepala desa,

Menurut Edy Black, prinsip pengelolaan dana desa adalah unsur benefit (kemanfaatan) bagi masyarakat yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bahkan bahan material bangunan adalah berasal dari daerah sekitar, sehingga perputaran uangnya dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat Desa.

“Mengenai sistem swakelola sangat jelas dengan kehendak pemerintah pusat dan desa, tidak seharusnya dana desa menggunakan pihak ketiga karena di setiap Desa telah memiliki TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebagai pengawal pengelola program pembangunan melalui dana desa tersebut,” jelasnya

Dari hasil investigasi wartawan media ini, menurut narasumber yang enggan disebut namanya, berdasarkan hasil musdes awal, Desa Gumelar ada 4 titik pembangunan fisik sebagai skala prioritas, dan tidak ada titik pekerjaan paving di dusun Jogaran.

”Kegiatan sebagai skala prioritas adalah pemasangan pagar tembok pujasera, drenase, joging trek termasuk sumur bor, paving Krajan tengah, sementara untuk pembangunan paving yang baru dikerjakan diluar dari hasil musdes,” ujar sumber media ini.

Di Tempat terpisah Lukman selaku pendamping Desa, ketika dikonfirmasi wartawan ini tidak bersedia di konfirmasi dan mempersilahkan untuk konfirmasi ke Kades.

”Tanyakan langsung ke pemerintahan desa, jenengan kan wartawan mas, kok tanyak kependamping, dasarnya apa sampean wajib tanyak kesaya, intinya sampean selaku wartawan tanyakan langsung Kedesa bukan pendamping, kalau saya sendiri melalui HP tidak mau mas, kita ketemuan saja lewat darat, Ini begini soalnya sekarang waktunya istirahat, ya kalau sekarang gak bisa kalau senin saja monggo sambil ngopi,” ujar Lukman via telepon. (Tim)

Komentar

Berita Terkait