oleh

Diduga Manfaatkan Air Tanah Secara Ilegal, Bagus si Pengelola De Djawatan Malah Nantang Agar Dilaporkan Polisi

BANYUWANGI –ekspresinusantara.id

Keberadaan sumur bor untuk pemanfaatan air tanah di destinasi De Djawatan Benculuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, diduga ilegal. Menyusul pembuatan sumur bor tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, selaku pemilik area.

“Akan saya cek,” ungkap ADM Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, Nur Budi Susetya, kepada wartawan.

Atas tindakan sepihak membuat sumur bor untuk pemanfaatan air tanah, disinyalir pihak pengelola De Djawatan telah melanggar Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Pengelola tanah De Djawatan Benculuk, yang berada dibawah naungan Perhutani KPH Banyuwangi Selatan, juga terindikasi terang-terangan menabrak Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dari sini, apa yang dilakukan pihak pengelola De Djawatan Benculuk, sangat disayangkan masyarakat. Terlebih pengelola destinasi yang menawarkan eksotisme puluhan pohon trembesi raksasa peninggalan zaman Belanda ini di Ketuai oleh Bagus, yang notabene pegawai BUMN Perhutani KPH Banyuwangi Selatan sendiri.

Sementara itu, terkait air tanah, Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah dengan tegas menjelaskan bahwa air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Sesuai bunyi Pasal 58 PP No 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, pengusahaan air tanah untuk keperluan bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha dan bahan pembantu atau proses produksi, baru bisa dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah. Dan itu harus melalui izin Bupati.

Pembuatan sumur bor untuk pemanfaatan air tanah yang dilakukan oleh pihak pengelola De Djawatan Banculuk, juga diduga telah melanggar Peraturan Bupati (Perbup) Banyuwangi No 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah. Dengan kata lain, saat pembuatan sumur bor untuk pemanfaatan air tanah disinyalir tanpa izin, maka juga rawan terjadi penggelapan pajak daerah.

Sebelumnya, Bagus, selaku Ketua pengelola destinasi De Djawatan Benculuk, membantah jika sumur yang dia buat tanpa sepengetahuan ADM Perhutani KPH Banyuwangi Selatan bukanlah sumur bor.

“Sepengetahuan saya, sumur bor itu galian tambang, kalau memakai paralon dan memakai mesin air itu sumur yang di bor,” kata pria yang juga Staf Pelaksana Perhutani KPH Banyuwangi Selatan ini.

Karena menggunakan pompa air, dia juga menilai pemanfaatan air tanah untuk usaha tersebut tidak memerlukan izin. Bahkan dia menantang, untuk dilaporkan polisi.

Jika apa yang dia lakukan di tanah negara dengan tanpa sepengetahuan pimpinan serta disinyalir tanpa persetujuan yang berhak atau kuasanya tersebut melanggar hukum.

“Yang di Djawatan laporkan polisi saja, enak kan?,” tantang Bagus.

Dikonfirmasi terpisah, Kasat Reskrim Polresta Banyuwangi, AKP M. S Ferry, S.I.K menjelaskan bahwa pemanfaatan air tanah untuk kegiatan usaha wajib ada izin pemanfaatan air bawah tanah.

“Harus ada izin pemanfaatan air bawah tanah,” gamblangnya. (nrt)

Komentar

Berita Terkait